Tanggap Re-edukasi Anak Korban Bencana
Friday, 19 November 2010 (22:14) | 724 pengunjung | 0 komentar | Print this Article
Oleh Ari Kristianawati (Guru SMAN 1 Sragen Jawa Tengah, Anggota Agupena)
Derita sosiologis dan psikologis yang dialami anak-anak korban bencana di pengungsian memunculkan empati luas dari masyarakat dan jaringan relawan. Anak-anak korban bencana bukan hanya menderita berbagai masalah kesehatan lingkungan, namun juga trauma psikologis yang mendalam. Anak-anak korban bencana Erupsi Merapi yang jumlahnya ribuan di berbagai posko pengungsian, bahkan dikatakan menderita penyakit kecemasan kolektif akan apa yang dinamakan imajinasi gemilang tentang masa depan.
Bahkan daya ingat anak-anak korban bencana Merapi yang selama ini mengenal makna “keindahan” dan kemegahan alam, tempat mereka tinggal dan bermain menjadi benci dengan alam yang telah membuat mereka menderita. Khayalan kekanakan tentang keindahan gunung, berubah menjadi pikiran serentak yang menganggap gunung sebagai sumber bencana kemanusiaan.
Hal ini nampak saat sebuah grup pelayanan konseling anak, memfasilitasi kegiatan menggambar dan mendongeng komunitas anak korban Erupsi Merapi di sebuah posko pengungsian. Mayoritas anak-anak tidak mau menggambar tentang alam desa terkhusus dengan panorama gunung Merapi. Anak-anak menganggap menggambar Gunung, berarti menggambar sesuatu yang dinamakan “efek” ketakutan.
Problem mendasar anak-anak korban bencana adalah masa depan pendidikan mereka. Banyak anak-anak korban Erupsi Merapi, yang saat ini seharusnya dalam masa persiapan menghadapi ujian akhir sekolah dan Ujian Nasional yang tinggal beberapa bulan lagi. Namun apa kuasa, sekolah mereka tempat mereka menuntut ilmu, banyak mengalami kerusakan parah. Jadwal dan agenda kegiatan belajar-mengajar pun carut-marut karena sekolah diliburkan dan diposko pengungsian tidak mungkin dilakukan proses kegiatan belajar mengajar secara efektif.
Harapan hampir semua orang tua anak-anak korban Erupsi Merapi yang kini tinggal diberbagai posko pengungsian di Kab. Sleman, Klaten, Magelang, Boyolali adalah Erupsi Merapi segara berakhir. Sehingga masyarakat dan pemerintah bisa melakukan agenda rehabilitasi pemukiman serta pembenahan infrastuktur sosial ditempat asal para pengungsi merapi.
Dalam catatan Dinas Pendidikan Nasional Jateng dan Dinas Pendidikan DIY, ada kurang lebih,456 sekolah yang rusak berat-ringan akibat erupsi Merapi. Separoh dari sekolah tersebut sudah tidak layak untuk dijadikan tempat kegiatan belajar-mengajar Sehingga ketika Erupsi Merapi Mereda, maka perlu adanya perbaikan menyeluruh terhadap fasilitas kegiatan belajar-mengajar yang juga memerlukan waktu yang lama.
Upaya untuk memenuhi kebutuhan fasilitasi pendidikan anak-anak korban pengungsi secara informal memang telah dilakukan oleh banyak organisasi relawan. Namun program pendidikan tersebut dalam skema kurikulum pendidikan darurat. Untuk itulah perlu sebuah skema program re-edukasi anak-anak korban pengungsi Erupsi Merapi di Jateng dan DIY yang harus segara dirumuskan dan diimplementasikan oleh multipihak pemangku kepentingan dunia pendidikan.
Reedukasi anak-anak korban erupsi Merapi di 5 kabupaten di Jateng-DIY memerlukan langkah cepat, kreatif, sistematis dan pro kepentingan anak-anak. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan:
Pertama, Kementerian pendidikan Nasional perlu merumuskan arah kurikulum darurat bagi para pelajar—anak-anak–korban bencana, yang bisa integral dan sinkron dengan arah kurikulum pendidikan nasional yang telah berlangsung. Dan anak-anak korban bencana menjadi ketinggalan arah pembelajaran dan jadwal (kalender) pendidikan. perlu keiistemewaan bagi anak-anak korban bencana, termasuk misalnya meniadakan UAN bagi anak-anak korban bencana.
Kedua, Dinas pendidikan propinsi Jateng-DIY dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota wilayah bencana perlu membuat skema program daurat dan kebijakan anggaran tanggap darurat untuk kepentingan merehabilitasi fasilitas/insfrastuktur pendidikan. Termasuk didalamnya ada usulan anggaran birokrasi rutin pendidikan dialihkan untuk tanggap bencana dalam kerangka fasilitasi pendidikan anak-anak.
Ketiga, derivasi program pemulihan fasilitasi pendidikan bagi anak-anak korban bencana perlu dilakukan. langkah taktis semisal regrouping sekolah dan membuat kluster pendidikan yang berbasis kebutuhan anak-anak korban bencana menjadi panduan dalam upaya mengefektifkan program pembelajaran paska bencana.
Dari berbagai pemikir pendidikan, muncul pula saran agar Dinas Pendidikan membuat kerangka kurikulum “sadar bencana” bagi wilayah yang menjadi objek bencana. Kurikulum “sadar bencana” bisa dimasukkan dalam mulok (muatan lokal) dalam kepentingan mendidik anak-anak korban bencana tentang filosofi bencana dan membangun keyakinan kolektif mereka untuk “tabah” menghadapi bencana.
Reedukasi anak-anak korban bencana memerlukan haluan model pendidikan yang humanis dan partisipatif. Menjadikan anak-anak korban bencana sebagai subjek pembelajaran. Mereka jangan dibebani target akademik dan indikator angka evaluasi pembelajaran, namun dijadikan sebagau mitra pendidik (fasilitator) dalam mengembangkan penalaran dan kecerdasan psikomotorik diruang pembelajaran.
Tulisan lain yang berkaitan:
